BUAT DPRD KU YANG BARU

Paman Fals Maafkan saya karena Telah merubah lirik lagu “Wahai presiden kami yang baru Anda harus dengar suara ini Suara yang keluar dari dalam goa,Goa yang penuh lumut kebosanan”menjadi “Wahai DPRD kami yang baru anda harus dengar suara ini,Suara Yang keluar dari dalam goa,Goa yang penuh lumut kebosanan…..bla,,bla,,,Senin,tanggal 29 September 2014 merupakan momentum Bersejarah bagi kabupaten Dompu,,,dan bisa saja bagi daerah-daerah lain di mana di latiknya 30 anggota DPRD Dompu yang baru.

Mengulas masa jabatan DPRD periode 2009-2014 menjadi sangat penting Baik dari Funsi budgeting,controlling dan Legislasi,Bisa saja seabrek Pekerjaan rumah telah di emban DPRD baru mengingat banyak hal yang belum di lakukan DPRD lama semisal soal-soal perda yang belum di bahas dan di sahkan,fungsi pengawasan yang belum efektif dan komeitmen Anggaran pro rakyat yang di rasa belum sepenuhnya berpihak.

Disisi Budgeting seharusnya DPRD menjadi Ruang pembahasan yang partispatif,akuntabel dan Transparan bukan hanya menjadi ruang pengesahan,,terjadi protes dari Pemuda dan masyarakat tentang komitment anggaran pro rakayat yang tidak sejalan dengan kebijakan yang pernah di buat,,,semisal pengadaan Sepeda polygon,pengadaan motor Viksion dan juga tentang Bansos dan dana Aspirasi yang semua di pandang oleh kelompok pemuda dan masyarakat sebagai bentuk ketidak berpihakan.

Salah satu fungsi legislatif adalah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai mitra penyelegara Negara di daerah tentu haruslah mengingatkan eksekutif terhadap kebijakan-kebijakan yang di nilai belum tepat terhadap kondisi kekinian daerah…Bukan Justru memunculkan perselingkuhan Politik antara eksekutif dan legislative yang berpotensi terhadap kebijakan yang tidak pro rakayat,,,Mandat pengawasan yang melekat Pada DPRD haruslah menjadi alat pengawasan yang efektifr terhadap jalannya Roda pemerintahan….dan tidak menjadikannya sebagai alat tawar terhadap eksekutif untuk melakukan“Pemerasan”sehingga terjadi komunikasi di belakang meja guna untuk kepentingan Pribadi,kelompok dan kroni-kroninya.

Bagitu juga pada Fungsi legislasi harusnya Raperda-Raperda yang menjadi agenda pembahasan sudah (Raperda Inisitif Legislatif atau eksekutif) di sahkan hanya pada tahun 2010 raperda ADD mampu di sahkan menjadi Perda ,,,tapi bagaimana dengan RaPerda lain yang menjadi agenda semisal raPerda Sistem pengelolaan pembangunan Partisipasi daerah,Raperda Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI,Raperda tatacara Pengawasan,Pengendalian Penyelenggaraan menara telekomunikasi,Raperda tentang perubahan Perda no 5 thn 2010 tatacara pencalonan,Pemilihan,Pelantikan dan pemberhentian kepala Desa,Raperda tentang tata kerja kesatuan pengelolaan hutang lindung,Sebagi wujud merespon hal-hal mendasar masyarakat yang di wakilinya….tentu mandat keterwakilan yang sepenuhnya rakyat berikan haruslah di jalankan dengan penuh tanggung jawab bukan justru menyakitinya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak…juga yang tidak kalah menarik adalah molornya pembahasan RAPBD menjadi Rutinitas Clasik sehingga berimplikasi pada terlambatnya pengetokan Palu pengesahan APBD…hal ini tentu menjadi PR bagi anggota Dewan yang baru.

Memegang Mandat rakyat sebagai Anggota DPRD memang cukup mengiurkan hingga tak jarang Anggota DPRD melakukan praktek-praktek penyalah gunaan jabatan hanya mereka yang punya Integritas dan nurani yang akan terus mampu mempertahankan idealismenya dari berbagai macam godaan yang cenderung terus meninabobokan,tidak sedikit Anggota dewan yang melakukan korupsi,penyalah gunaan jabatan dan pelanggaran Norma yang terjadi di daerah lain diInfokan oleh Media dan berakhir di hotel prodeo tentu pengalaman pahit ini haruslah menjadi pelajaran berharga bagi Anggota Dewan yang baru…agar kedepan tidak terjadi lagi terjadi hal-hal seperti ini dan semoga hanya terjadi di daerah lain tidak di daerah kita tercinta ini.

Dengan telah di sahkannya UU Pemilihan kepala daerah kemarin dan jika tidak ada hambatan maka secara konstitusi itu harus di laksanakan,,,tentu harapan kami juga bertambah pada anggota Dewan yang baru untuk memilih Pemimpin daerah (Bupati/Walikota) yang benar-benar harus terhindar dari kepentingan-kepntingan tertentu kecuali kepentingan masyarakat secara umum,terjemahkanlah kepercayaan kami dengan penuh tanggung jawab dan hati nurani karena setiap jabatan pasti akan di mintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah.

Sesungguhnya kami optimis dan percaya masih banyak Anggota DPRD yang idealis,jujur dan bertanggung jawab terhadap amanat yang di embanya terutama pada anggota dewan yang baru,yang tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,kelompok dan golonganya sendiri melainkan semata-mata hanya untuk masyarakat yang di wakilinya…Yang jika memutuskan sebuah kebijakan tentu atas nama kepentingan rakyat baik soal Aturan,pengawasan dan Anggaran…Bahkan menggunakan jabatanya sebagai jalan menuju kemulia dunia dan akhirat (Politik Sarana Jihad untuk kepentingan Rakyat)….Persoalan Kemiskinan,pengangguran dll di daerah ini cukup banyak Maka kami menaruh harapan atas kebijakan-kebijakan anggota DPRD yang baru menjadi solusi yang mampu menyelesaikannya.

Terakhir saya pribadi dan kami masyarakat mengucapkan selamat atas di laktiknya DPRD Dompu yang baru,Dalam pelantikan tersebut anda di sumpah atas nama Allah di bawah kitab Suci semoga amanat yang di emban mampu di kerjakan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi umat sehingga berbuah Pahala dan bukankah pahala di janjikan surga oleh Allah SWT,Jadilah pemimpin dan perwakilan kami seperti pemimpin-pemimpin adil sebelumnya.

Di ramu dari berbagai Tulisan Salam “SK”
LenSA-NTB

Catatan : Kalau ada yang salah mohon di maklumi dan di maafkan.

Sumber:

https://www.facebook.com/syaf.kaso.1?fref=nf